Dimanakah Posisi kaum buruh?

"Akhir-akhir ini, telah ada peningkatan aktivitas pekerja untuk menuntut upah yang lebih baik. Saya pikir demonstrasi damai dan bahkan pemogokan harus diterima sebagai bagian dari demokrasi kita," kata Boediono saat memberikan sambutan Indonesia Investment Summit 2013 di Jakarta, Kamis (7/11/2013). Dukungan dari wapres boediono terlihat dalam pernyataan yang ia ucapkan dihadapan ratusan investor asing di acara Indonesia invesment Summit 2013, tentu saja dukungan ini diharapkan mampu memberikan hawa positif dalam kelanjutan perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan kesejahteraan. pergerakan kaum buruh tidak pernah berhenti dalam menuntut kesejahteraan, akan tetapi nampaknya kesejahteraan tersebut tak jua kunjung datang. Berangkat dari persoalan ini lalu timbullah pertanyaan kenapa kaum buruh tidak sejahtera??

Kita dapat berangkat dari posisi kaum buruh dalam menjawab pertanyaan tersebut. dalam sistem perekonomian kapitalis,kaum buruh dapat dikatakan berada diantara produsen dan konsumen, hal ini memungkinkan kaum buruh untuk bertindak sebagai perantara antara produksi dan konsumsi,selain itu di satu sisi buruh bertindak sebagai produsen yang ikut serta dalam aktivitas memproduksi barang, akan tetapi di sisi lain buruh juga bertindak sebagai konsumen yang ikut mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen, dalam dualisme peran inilah posisi kaum buruh di era perekonomian kapitalis, persoalan kesejahteraan, kaum buruh tertinggal di dalamnya hal ini dapat dimaklumi dikarenakan dalam prinsip dasar kapitalis dimana produsen melayani konsumen sehingga setiap produk yang diciptakan oleh produsen merupan cerminan keinginan konsumen

Dengan prinsip diatas antara konsumen dan produsen menciptakan hubungan timbal balik, dimana konsumen akan mendapatkan produk yang di inginkan dan produsen akan mendapatkan pembayaran yang mereka inginkan,dengan demikian maka akan berjalanlah laju perekonomian kapitalis dimana arus distribusi produk akan berjalan lancar sehingga mampu menggerakkan perekonomian suatu negara. Akan tetapi ada yang janggal disini, yaitu peran buruh yang seakan menghilang ketika kapitalis hanya menitik beratkan kepada hubungan antara produsen dan konsumen saja, sehingga membuat peran buruh kemudian terkucilkan.

Jika kita anggapan saja bahwa prinsip kapitalis ini berjalan lancar, maka tentu saja akan tercipta suatu hubungan yang saling mensejahterakan antara produsen dan konsumen sehingga kesejahteraan mampu menyentuh kedua belah pihak, akan tetapi kesejahteraan ini tidak mampu menyentuh kaum buruh, hal ini diakabatkan kaum buruh adalah pelaku ekonomi yang berbeda, seperti yang dijelaskan diatas bahwa buruh mampu berlaku sebagai produsen akan tetapi juga mampu berlaku sebagai konsumen, sehingga kaum buruh telah mampu membentuk kelas tersendiri, yakni suatu kelas yang berbeda dengan produsen dan konsumen, sehingga perlu diadakan perbedaan antara kelas-kelas ekonomi tersebut.
Jadi jika kita kembali pada masalah pertama yakni kenapa kaum buruh tak mampu sejahtera?, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesejahteraan yang ditawarkan oleh sistem kapitalis memang tidak dirancang untuk menyentuh kaum buruh pada prinsipnya, andaikan kesejahteraan itu dipaksakan oleh kaum buruh dengan tuntutan terhadap terhadap kelayakan gaji, tentu saja kesejahteraan itu akan mempengaruhi hubungan antara produsen dan konsumen, sehingga jika bukan produsen yang merugi tentu saja konsumen yang merugi atau bahkan kedua-duanya. Kerugian inilah yang hendak dihindari baik oleh produsen maupun konsumen sehingga tidaklah mengherankan jika tuntutan kaum buruh senantiasa ditarik ulur oleh pihak yang berwenang tanpa kunjung adanya realisasi yang jelas.

Suatu dilema akan terus dihadapi oleh pemerintah saat menghadapi desakan tuntutan dari kaum buruh, investor yang tidak ingin dirugikan dan masyarakat konsumen yang tidak ingin membeli barang dengan harga mahal adalah suatu alasan yang membuat pemerintah tak kunjung mampu bertindak tegas terhadap nasib kesejahteraan kaum buruh, sebuah solusi yang cukup ekstrim coba dilontarkan kepada pemerintah, yakni dengan meninggalkan sistem kapitalis akan tetapi nampaknya pemerintah tidak mau mengambil resiko lebih besar dengan meninggalkan sistem tersebut, akan tetapi yang jelas harus segera ada keputusan yang tegas dari siapaun mereka yang berwenang, karena bagaimanapun juga kaum buruh juga merupakan bagian dari elemen masyarakat indonesia, walaupun kaum buruh adalah kelas yang berbeda, akan tetapi bukankah negara tak pernah memandang perbedaan kelas???